Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur
tentang PPh atas penghasilan dari usaha Wajib Pajak yang memiliki peredaran
bruto tertentu (tidak melebihi
Rp4,8 miliar dalam 1 tahun; tidak termasuk Penghasilan dari usaha adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas; peredaran
bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang).
Selama tahun 2006-2012 Kementerian Perdagangan telah merevitalisasi 663 unit pasar tradisional senilai Rp.1,8 trilyun, dimana sebanyak 144 unit senilai Rp.279 milyar telah dihibahkan. Kementerian Perdagangan juga memfasilitasi 48 pelaku UKM berpameran di Basel, Swiss, pada tanggal 22 Februari-3 Maret 2013. Salah satu peserta pameran, Oesing Craft, mendapat pesanan produk senilai US$ 50.000 dari pameran tersebut. Kementerian Koperasi dan UKM selama tahun 2011-2013 membuat program penguatan permodalan untuk wirausaha pemula, khusus untuk tahun 2013 ada plafon sekitar Rp54 miliar untuk 2.160 wirausaha pemula. Program pembinaan ini memerlukan dana besar dan sudah tentu dibiayai dari penerimaan pajak yang terkumpul di APBN.
Selain itu, pemerintah juga
membuat program nyata bagi UKM. Pertama, Pemerintah menjamin kredit
bagi UKM melalui PT Jamkrindo dan PT Askrindo, jika ada gagal bayar dari UKM. Kedua,
untuk mengatasi tarif bunga UKM yang tinggi, Pemerintah memberi subsidi bunga
Kredit Usaha Rakyat. Ketiga, program langsung dari dana APBN untuk
bantuan dana start up bisnis UKM, kemudahan akses pameran pemasaran
produk UKM. Keempat, Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
mengganggarkan program bantuan usaha dari PKBL (Program Kemitraan Bina
Lingkungan) yang diambilkan dari dana CSR (Corporate Social Responosibility) BUMN.
Tahun 2013 ada dana PKBL sebesar Rp.25 trilyun dari semua BUMN dan dikelola
oleh PT.PNM (Permodalan Nasional Madani).
Niat pemerintah memberlakukan aturan pajak 1% agar UKM punya
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menjadi lebih terjangkau akses perbankan (bankable). Jika UKM mau buka lima cabang atau
outlet di pusat belanja atau di manapun, bisa pinjam kredit ke bank. Seluruh perbankan akan menanyakan
soal pajak bila UKM berniat memperoleh kredit atau pinjaman sebagai modal
kerja. Dan dengan pajak, kredibilitas UKM di mata perbankan bakal meningkat.
Sedangkan bagi UKM yang sudah terbiasa membayar pajak, akan sangat diuntungkan, pasalnya karena berapapun penjualan bruto yang
dihasilkan, pajak tetap berlaku 1%. Pengusaha
harus mencatat penjualannya per hari hingga sebulan, maka di bulan berikutnya
dia sudah tahu omzet di bulan sebelumnya berapa, jadi tinggal bayar 1% dari
omzet bulan sebelumnya.
